Posted in Uncategorized

SERTIFIKASI DA’I: UPAYA BUNGKAM ULAMA AKHIRAT?

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan pernyataan akan perlunya ada standarisasi khatib (penceramah) Jum’at. Hal ini diungkapkannya pada pertemuan bersama pimpinan PTKIN di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa (24/01/2017). Menurutnya, ini dilakukan agar tidak sembarang orang yang dinilai belum mumpuni keilmuannya bisa menjadi khatib. Lukman mengklaim, rencana itu bukan merupakan bentuk represif dari pemerintah atau membatasi seseorang menyebarluaskan ajaran agama (hidayatullah.com).

Dikutip dari akun twitter Menag Lukman Hakim Saifuddin @lukmansaifuddin.com, ia mengatakan bahwasannya Kemenag akan melakukan standarisasi hanya jika hal itu merupakan kehendak ulama. Menag seperti dikutip dari akun twitter @islamindonesia1 menyatakan bahwa standarisasi tersebut sepenuhnya merupakan domain ulama, bukan umara. Dalam situs resmi Kemenag RI dijelaskan dalam hal ini, peran pemerintah hanyalah sebagai fasilitator masyarakat untuk merespon aspirasi yang sedang berkembang. Penegasan ini disampaikan Menag saat dikonfirmasi media terkait adanya keluhan masyarakat terkait materi khutbah yang berisi celaan, makian, dan mengkafir-kafirkan.

Menag juga mengklarifikasi mengenai standarisasi yang dimaksud adalah memberikan kriteria kualifikasi atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang khatib Jumat agar khotbah memang disampaikan oleh ahlinya, serta sesuai syarat dan rukunnya (islamindonesia.id).

Mengulang langkah penjajah kolonial Belanda

Kebijakan yang dikeluarkan Menag ini sepertinya mengulang kembali era kolonial. Menurut Hanibal Wijayanta, peraturan Pemerintah tentang Guru yang dikenal dengan Goeroe Ordonnatie dikeluarkan pernah dikeluarkan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1905 dan 1925., dengan adanya ordonansi ini, pemerintah Hindia Belanda mewajibkan setiap guru agama Islam meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum mulai bertugas sebagai seorang guru agama. Fungsi ordonansi ini sama, yaitu sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di Indonesia.

Salah satu isi Goeroe Ordonnantie yang dimuat dalam Staatsblaad 1905 nomor 550 ini antara lain adalah: Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati. Izin itu baru diberikan apabila guru agama itu jelas-jelas bisa dinilai sebagai “orang baik”, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.

Keluarnya Ordonansi Pengawasan tak lepas dari keinginan pemerintah kolonial Hindia-Belanda untuk mengontrol dan mengendalikan perkembangan yang terjadi pada tahun 1923. Sebab, saat itu banyak organisasi pribumi yang cenderung mengambil sikap non-kooperatif dan menolak keras imperialisme. Situasi ini mencemaskan pemerintah kolonial, apalagi kesadaran nasional rakyat Indonesia sering dinilai identik dengan komunisme.

Para ulama Minangkabau bahkan beranggapan bahwa pemberlakuan Ordonansi Pengawasan Sekolah Liar adalah upaya percobaan untuk membunuh sekolah-sekolah Islam. Mereka pun menuduh pemerintah kolonial telah menguntungkan kalangan Kristen. Karena itu, mereka memutuskan untuk berjuang hidup atau mati untuk Islam, dan membentuk panitia aksi yang diketuai Haji Rasul. Sedangkan Muhammadiyah yang pada mulanya masih menunjukkan sikap ragu -mungkin karena sebagian kecil sekolahnya telah memperoleh subsidi dari pemerintah Hindia-Belanda- akhirnya juga menolak pemberlakuan Ordonansi Pengawasan Sekolah Liar berdasarkan Konferensi Darurat 18-19 November 1932 di Yogyakarta (islampos.com).

Dakwah amar ma’ruf nahi mungkar

Menurut Kasubag Agama dan Kebudayaan, Perdana Akhmad, S.Psi, program sertifikasi da’i memiliki dampak negatif yaitu harus menuruti pemerintahan Jokowi. Diantaranya terkait dengan materi khutbah. Disini da’i diharapkan agar ikut menjaga keamanan dan stabilitas pemerintah Jokowi. Jika para da’i melanggar perjanjian maka akan diblack-list sehingga tidak dibolehkan mengisi pengajian atau khutbah, tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, serta adanya pengekangan terhadap dakwah.

Di kalangan pemerintah, mungkin banyak yang gerah dengan gaya khatib Jumat yang terkesan menyoroti pemerintahan secara langsung. Apalagi, sejak terjadinya kasus penistaan agama oleh Ahok yang membuat gaung penolakan terhadap pemimpin kafir terjadi dimana-mana. Ulama yang biasanya hanya berceramah terkait ibadah mahdhah atau fiqih kini tak ketinggalan ikut bersuara mengenai politik. Ulama yang tidak biasanya berkoar-koar masalah politik seperti KH. Arifin Ilham dan KH. Abdullah Gymnastiar pun ikut bersuara, bahkan turut terlibat dalam aksi 212 dalam rangka tolak pemimpin kafir.

Jika ada yang risih dengan dakwah gaya memukul, maka perlu dipertanyakan pemahamannya mengenai seruan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. Sebab, biasanya banyak orang yang senang dan menerima dakwah yang sebatas amar ma’ruf (mengajak pada kebaikan) seperti ajakan untuk shalat, puasa, sedekah, atau ajakan lainnya. Namun, tatkala diperdengarkan dakwah mengenai politik, atau mengoreksi penguasa secara langsung di mimbar-mimbar, serta pernyataan haramnya pemimpin kafir, banyak orang yang risih dan menolak. Padahal, tak ada bedanya antara dakwah amar ma’ruf dan nahi mungkar. Bahkan, keduanya harus senantiasa berjalan beriringan.

Banyak dalil dalam Alquran yang sisinya seruan untuk melakukan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar diantaranya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

[QS. Ali Imron :110]

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

[QS. At-Taubah:71]

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

[QS. Al- A’raaf : 157]

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

[QS. Ali-Imron:104]

Selain dalil dari Alquran, ada juga dalil sunnah yang mewajibkan untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. Kita disyaratkan agar mengubah kemungkaran dengan perbuatan, perkataan dan dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman.

“Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman”.

[HR. Riwayat Muslim]

Kemuliaan da’i (ulama) penyeru kebaikan

Ulama memegang peranan penting dalam dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, temasuk dalam hal politik. Politik disini bukanlah politik dalam artian politik praktis seperti pilkada. Politik dalam Islam adalah ri’ayah su’un al ummah (melayani urusan ummat). Politik adalah aktivitas mulia yang merupakan bagian dari Islam. Ulama dalam menjalankan kewajibannya beramar ma’ruf nahi mungkar tentu berupaya untuk membangun kesadaran politik ummat (wa’yu siyasi).

Tentunya, untuk membangun kesadaran politik ummat, tidak cukup dengan menjelaskan Islam sebatas perkara mahdhah atau hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Islam sebagai akidah tidak hanya terdiri dari masalah spiritual, tapi juga politik. Ulama harus menyadarkan ummat bahwasannya mereka hari ini tidak berada di habitatnya. Mereka sedang hidup di alam kapitalisme yang aturannya berasal dari manusia, bukan dari Sang Pencipta. Ummat hari ini sedang menjadi incaran kafir Barat untuk melanggengkan thariqah penjajahannya, terutama di negeri kaum muslimin. Berbagai konspirasi dilancarkan untuk melanggengkan penjajahan mereka, termasuk dengan mempertahankan sistem demokrasi kapitalis warisan Barat.

Oleh karena itu, ulama tidak akan segan-segan mengoreksi penguasa secara langsung. Bahkan, hal itu adalah sebuah kewajiban. Sebab, penguasa memikul beban amanah yang besar dari ummat. Amanah tersebut tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah amanah tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya ataukah terjadi pelalaian bahkan pengkhianatan terhadap rakyat.

Ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi tentu tidak akan digadaikan dengan apapun, meski dengan seluruh isi bumi dan langit ini. Tentu karena para ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Atas dasar iman dan ilmunya, ulama akan senantiasa berjuang membimbing umat untuk senantiasa hanya menghamba kepada Allah SWT secara total. Penghambaan secara total itu harus dibuktikan dengan cara menjalani dan menata hidup ini sesuai dan tuntunan (baca: syariah Islam) yang dibawa oleh Rasulullah saw., baik dalam kehidupan politik maupun spiritual, seraya berharap keridhaan Allah SWT sebagai tujuan paling puncak (hizbut-tahrir.or.id).

Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu berarti telah mengambil bagian yang banyak lagi sempurna.

(HR Abu Dawud).

Jauhi ulama su’

Sesungguhnya kerusakan masyarakat akibat kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa adalah karena kerusakan ulama. Jika ulama diam maka tentu masyarakat akan rusak. Rusaknya masyarakat tentu mengakibatkan tidak bangkitnya peradaban Islam.

Imam al-Ghazali menyatakan, “Dulu tradisi para ulama mengoreksi dan menjaga penguasa untuk menerapkan hukum Allah SWT. Mereka mengikhlaskan niat. Pernyataan mereka pun membekas di hati. Sayang, sekarang terdapat penguasa yang zalim, namun para ulama hanya diam. Andaikan mereka bicara, pernyataannya berbeda dengan perbuatannya sehingga tidak mencapai keberhasilan. Kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa akibat  kerusakan ulama. Adapun kerusakan ulama akibat digenggam cinta harta dan jabatan. Siapapun yang digenggam cinta dunia niscaya tidak akan mampu menguasai kerikilnya, apalagi untuk mengingatkan para penguasa dan para pembesar.” (Al-Ghzali, Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn, 7/92) (hizbut-tahrir.or.id).

“Akan ada sepeninggalanku para penguasa, maka siapa yang mendatanginya dan membenarkan kebohongannya, menolong atas kedhalimannya, bukan golonganku, serta aku bukan golongan dia, dan tidak akan memasuki haudh, dan siapa saja yang tidak mendatanginya,tidak menolongnya atas kedzalimannya, tidak membenarkan kebohongannya, termasuk golongku dan akan memasuki haudh.

(HR. Tirmidzi, Nasa’i dan Al-Hakim)

Teladan ulama mengoreksi penguasa

Imam Abu Hanifah pernah menolak jabatan qadhi (hakim) yang ditawarkan Khalifah al-Manshur kepadanya. Abu Hanifah mengatakan, “Penolakanku akan jabatan qadhi memang dilematis. Bagaimana mungkin aku akan dapat menegakkan keadilan, sementara kezaliman dan pemerkosaan atas hak rakyat justru dilakukan oleh pihak penguasa. Sudah pasti mereka tidak mau diadili.” Namun, al-Manshur tetap memaksa Abu Hanifah untuk menjadi qadhi. Abu Hanifah tetap tidak mau dan menegaskan sikap penolakannya. “Demi Allah, lebih baik aku ditenggelamkan di Sungai Eufrat daripada aku menerima jabatan qadhi itu!” Wajah al-Manshur pun menjadi merah lantaran marah dan menyimpan kebencian yang membara. Imam Abu Hanifah kemudian disiksa secara kejam. Beliau dipukuli dan dicambuk sebanyak 110 kali, lalu diberi racun yang dicampurkan ke dalam makanannya. Wafatlah kemudian Abu Hanifah lantaran racun itu dalam usia 70 tahun pada 150 H. (hizbut-tahrir.or.id).

Umat butuh ulama bervisi akhirat

Atas semua penjelasan di atas, maka umat benar-benar membutuhkan ulama akhirat yang menyeru mereka agar kembali pada syariat Islam dan meninggalkan sistem demokrasi kapitalis. Tentunya pelaksanaan syariat akan bisa dilaksanakan sepenuhnya dengan adanya negara. Sehingga cita-cita mewujudkan baldat[un] thayyibat[un] warabb[un] ghafûr akan benar-benar terwujud. Insyaallah amiin.

 

Sumber:

http://kemenag.or.id//

http://hizbut-tahrir.or.id//

http://hidayatullah.com//

http://islamindonesia.id//

https://www.islampos.com/goeroe-ordonnantie-sertifikasi-guru-agama-era-kolonial-4924/

Advertisements

Author:

Muslimah Pejuang Syariah & Khilafah | Blogger | Writer | Sedang berjuang menuntaskan amanah sebagai anak, mahasiswa, dan pengemban dakwah. Doakan agar istiqamah. Semoga kita bersua di jannah-Nya..Aamiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s