ULAMA, UMARA’, DAN KETERPECAHAN UMAT

Pasca bersatunya umat dalam peristiwa bersejarah 212, bertubi-tubi tantangan diterima oleh umat Islam. Tantangan tersebut mulai dari aksi makar yang dilancarkan tubuh polri, pengkriminalan ulama serta penangkapan jurnalis muslim, pembredelan situs islam, hingga kekhawatiran sebagian petinggi negara atas fatwa ulama yang dianggap dapat mengancam stabilitas NKRI. Tak sampai disitu, umat islam pun dibuat bingung dengan gencarnya pemberitaan hoax yang dibuat oleh kaum munafikin dan kafirin. Belum lagi upaya adu domba yang dilancarkan musuh-musuh islam untuk mengobrak-abrik barisan kaum muslimin yang sebelumnya amat diharapkan kebangkitannya.

Beda haluan TNI dan Polri

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tidak satu suara dalam menyikapi aksi bela islam 2 Desember 2016 yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Kedua jeneral berbeda pandangan di tengah menguatnya isu makar yang merongrong stabilitas NKRI.

Jenderal Polisi Tito Karnavian pernah menyebutkan bahwa aksi 212 berpotensi makar untuk menggulingkan Jokowi. Tito mengerahkan personilnya untuk menghalangi warga yang ingin mengikuti aksi 212. Baru-baru ini Tito juga kembali menuai kontroversi perihal pernyataannya yang menganggap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpotensi mengancam kebhinekaan dan persatuan bangsa. Menanggapi isu tersebut, anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi turut berkomentar “Saya rasa jika ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fatwa ulama menjadi penyebab keresahan dan anti kebhinekaan, ini adalah logika sesat,” kata Aboe di Gedung DPR, Rabu (18/1/2017) (dakwahmedia.com).

Berbeda dengan polri, TNI dalam hal ini malah menunjukkan sikap sebaliknya. Setidaknya ucapan-ucapan Panglima TNI cukup menyejukkan umat Islam di tengah terpaan hujatan karena aksi Bela Islam dicurigai sebagai kendaraan politik untuk mendongkel Jokowi dari istana. Panglima TNI berusaha netral di antara dua arus yang berbeda dalam menilai isi pidato Ahok. Sang jenderal menyebutkan bahwasannya mereka yang turun  ke jalan adalah saudara-saudara yang tidak mendapat tempat di Mata Najwan (kompasiana).

Mungkinkah ulama berbuat makar

Aboebakar Alhabsyi yang juga politikus PKS dalam menanggapi isu fatwa MUI yang mengancam stabilitas NKRI, mengatakan bahwasannya peran fatwa ulama dalam perjuangan bangsa sama tuanya dengan usia NKRI. “Coba tengok sejarah, fatwa jihad atau resolusi jihad yang disampaikan KH Hasym Asy’ari mengobarkan perlawanan Arek Suroboyo terhadap penjajah. Bila tidak ada fatwa jihad tersebut, tidak ada hari pahlawan, dan kita tidak tahu apakah republik ini masih ada,” imbuhnya. Dia menambahkan selama ini sudah ada 5 presiden yang berganti, dan tidak ada yang mengeluhkan fatwa MUI. Malah Fatwa MUI banyak dijadikan rujukan pembangunan nasional, misalkan saja dibidang perbankan, zakat hingga wakaf (dakwahmedia).

Kebencian terhadap ulama juga terlihat setelah peristiwa anarkis terencana berupa penganiayaan brutal terhadap kaum Muslimin yang mengawal Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab di Bandung beberapa waktu lalu. Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al-Khaththath meminta polisi mengusut siapa di balik Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan hubungannya antara Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Charliyan serta pelapor, Sukmawati Soekarnoputri. “Ada kesan polisi memusuhi ulama dan umat Islam. Oleh karena itu kami mengingatkan firman Allah, jangan membenci suatu kaum sehingga kamu menjadi tidak adil, sesungguhnya adil itu adalah bagian takwa,” ujarnya (eramuslim.com).

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab meminta agar polisi segera berhenti untuk memata-matai ulama. “Kalau ulama dan tokoh nasionalis jelas cinta bangsa dan NKRI. Tapi nyatanya polisi jadi alat kriminalisasi, terorisasi dan makarisasi ulama dan tokoh nasionalis.” (eramuslim.com).

Makin hari semakin banyak fitnah yang dilancarkan kepada para ulama oleh oknum pembela umara’. Ironis ketika para ulama yang berjuang untuk kebenaran disalahkan dan dikriminalisasi sementara para umara’ yang jelas-jelas tidak membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat, terutama bagi perkembangan islam malah dibela habis-habisan. Selain karena ketidaktahuan, mereka melakukannya juga karena uang dan demi menutupi kasus besar yang sedang terjadi. Ibarat kata

Dilansir Islamic News Agency (INA), Mantan Kepala Bais, Tyasno bahkan mengaku heran dengan keadilan dan kebenaran yang semakin hari semakin bias. Menurut dia, saat ini banyak pihak yang benar namun disalahkan. “Banyak orang yang benar disalahkan, yang salah malah dibenarkan,” kata Tyasno. “Sekarang bangsa Indonesia diadu dan dipecah. Itu bentuk devide et impera, menjadi pintu kehancuran suatu bangsa.”

NKRI harga mati?

Jika kita mau meninjau lebih dalam, sesungguhnya NKRI bukanlah final dari perjuangan umat Islam. Serta pancasila yang senantiasa dielu-elukan bukanlah sebuah ideologi yang identik dengan akidah dan sistem, apalagi melahirkan sistem untuk mengatur kehidupan. Pancasila adalah buah pemikiran dari kebebasan berpendapat ala demokrasi yang rendah nilainya dan tak layak diperjuangkan. Memperjuangkan pancasila pada hakekatnya adalah berjuang atas dasar nasionalisme (ashabiyah) sementara ashabiyah itu sendiri tercela dalam islam. Jadi, segala perjuangan yang mengarah kepada nasionalisme mestinya dialihkan kepada Islam.

Meskipun sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran akan perlunya perjuangan melawan penistaan, baik yang dialamatkan kepada ulama maupun umat Islam secara keseluruhan. Namun, mereka belum menyadari sepenuhnya tatacara (thariqah) serta perwujudan (representasi) sistem yang akan diterapkan demi mencapai kebangkitan. Satu-satunya sistem pemerintahan yang shahih yang akan mengentaskan segala bentuk penistaan adalah sistem Islam, bukan demokrasi yang berlandaskan konstitusional UUD 1945. Menyerukan agar kembali kepada pancasila dan UUD 1945 adalah seruan batil yang diulang-ulang bak kaset rusak yang hanya akan menggerus energi umat. Parahnya, yang menyerukan ini didalamnya termasuk ulama. Menerapkan demokrasi berarti membiarkan para umara’ yang tak berhukum dengan Alquran dan Assunnah sebagai penguasa. Hal itu juga berarti membiarkan para umara’ berbuat sewenang-wenang terhadap ulama dan umat islam.

Ulama pilar kebaikan masyarakat

Sesungguhnya ulama menempati kedudukan yang mulia dalam Islam. Dalam menyelesaikan urusan-urusan negara, para ulama berupaya menundukkan para pemimpin, kekuasaan dan rakyatnya pada syariah. Mereka bersabar dan tetap berani menyampaikan kalimat haq di hadapan para penguasa yang lalim tanpa mempedulikan kekuasaan, kekuatan dan besarnya bala tentara yang dimiliki para penguasa. Merekalah sesungguhnya para pemegang panji-panji syariah yang hakiki. Para penguasa lalim yang berpaling dari Islam tidak pernah bisa memanfaatkan mereka untuk mewujudkan keinginan hawa nafsu mereka. Ulama itu selalu mengingkari perbuatan-perbuatan buruk para penguasa, ucapan-ucapan mereka yang korup serta perilaku mereka yang curang. Mereka berusaha menasihati para penguasa dengan lantang, terus-terang, tidak berbelit-belit dan tanpa takut sedikit pun di jalan Allah terhadap celaan para pencela (hizbut-tahrir.or.id).

Sementara para ulama yang ada sekarang kebanyakan tidak mau menasehati penguasa. Para ulama itu berpandangan bahwa diamnya mereka di hadapan kelaliman penguasa merupakan hikmah. Kita menyaksikan sebagian ulama itu, jika memberikan nasihat dalam sebuah kesempatan, nasihatnya mematikan hati bukan menghidupkannya. Di antara mereka bahkan ada yang dengan penuh semangat menyerang siapa saja menjelaskan kerusakan sistem dan membongkar kelaliman penguasa. Melalui media dan mimbar-mimbar mereka malah memuji-muji para penguasa lalim tersebut. Mereka menyatakan, “Sesungguhnya demokrasi itu berasal dari Islam, sama dengan syura.” Padahal demokrasi hakikatnya adalah sistem kufur yang diharamkan untuk diambil, diterapkan dan dipropagandakan (hizbut-tahrir.or.id).

Khilafah, satu-satunya solusi

Untuk mewujudkan suatu negara dimana ulama dan umara’ saling bekerjasama hanya ada dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah. Dalam islam, ulama akan menjadi pengawal bagi umara’. Umara’ akan merasa bertanggungjawab penuh terhadap urusan rakyatnya. Sesungguhnya ulama dan umara’ adalah penentu baik buruknya manusia.

Rasulullah saw. bersabda:

Ada dua kelompok manusia, jika keduanya baik maka baiklah manusia, dan jika keduanya rusak maka rusaklah manusia: mereka adalah ulama dan umara’

(HR Abu Nua’im)

Maka pada saat ini, ulama lah yang menjadi tumpuan harapan bagi kaum muslimin untuk menyebarkan cahaya ilmu, menyelamatkan mereka dari kebodohan dan perpecahan, serta mendirikan Khilafah yang dengannya umat Islam menjadi mulia.

Wallahu a’lam

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s