Posted in Opini

KADO AWAL TAHUN REZIM JOKOWI-JK

Awal tahun 2017 rakyat kembali mendapat kado pahit dari pemerintah berupa kenaikan harga-harga. Adapun harga yang naik adalah harga BBM non subsidi, biaya pengurusan surat kendaraan bermotor, dan tarif listrik. Seperti dilansir dari situs resmi pertamina, harga bahan bakar BBM non subsisi seperti pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dexlite, pertalite, pertamax turbo rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 300,-. Sedangkan untuk biaya pengurusan surat kendaraan, besarannya naik dari dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

Komentar:

Kebijakan kenaikan harga sepihak oleh pemerintah ibaratnya telah menjadi santapan tahunan rakyat Indonesia. Kenaikan harga-harga ternyata tak hanya terjadi ketika bulan ramadhan dan memasuki hari raya, namun juga terjadi di awal pergantian tahun. Ini semakin menandakan bahwa sistem hari ini sama sekali tak kuasa menyejahterakan rakyat. Rakyat dibuat terlena dan abai dengan program-program yang sebenarnya bukan solusi namun menambah masalah baru seperti BPJS. Para pegawai seakan acuh tak acuh sebab menurut mereka pemerintah masih menggaji dan memberi tunjangan kepada mereka dengan harga yang ‘pantas’, meskipun sebenarnya mereka kalang kabut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan mengandalkan tunjangan dan SK.

Pemerintah zhalim dan menyengsarakan rakyat

Pemerintah sejatinya diangkat oleh rakyat untuk mengurusi hajat hidup mereka. Pemerintah telah diberi tanggungjawab yang besar dalam meri’ayah umat, memelihara urusan-urusan serta hajat hidup mereka, serta melengkapi kebutuhannya sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Sejatinya pemerintah bukanlah pegawai yang diangkat oleh rakyat serta digaji dari hasil memeras keringat rakyat. Bahkan, tak seharusnya pemerintah bersikap seperti lempar batu sembunyi tangan seolah tidak tahu menahu dari manakah instruksi naiknya harga-harga ini.

Demikianlah pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat untuk menguasakan urusan mereka, sama sekali tidak boleh memberatkan rakyat dengan tingginya biaya administrasi maupun biaya kebutuhan hidup lainnya. Namun, tingginya harga-harga tadi ternyata merupakan akibat sistemik dari penerapan sistem ekonomi kapitalistik. Bagaimana tidak, penerapan sistem ekonomi ini menyebabkan negara kita jadi bergantung lewat hutang dari asing dan aseng. Tentunya, hutang yang telah mencapai angka trilyunan tersebut juga harus dibayar lengkap beserta bunganya. Jika diibaratkan, seorang bayi yang baru lahir di Indonesia otomatis telah menanggung hutang. Dengan apakah negara akan melunasi hutang tersebut jika tidak dengan memalak rakyat lewat pajak, penaikan harga dan semisalnya. Hal itu tak hanya dilakukan kepada orang-orang kaya dan berdasi, tapi juga kepada rakyat kelas menengah kebawah yang bahkan untuk mengganjal perut mereka dengan sesuap nasi pun tak sanggup.

Bahan bakar dan listrik: kepemilikan umum

Bahan bakar dan listrik yang seharusnya menjadi harta kepemilikan rakyat telah berubah menjadi kepemilikan perusahaan atau korporat dalam sistem ekonomi kapitalis. Terkait masalah kelistrikan dan bahan bakar ini, Syaikh Abdul Qadim Zallum telah menjelaskan dalam bukunya Sistem Keuangan Negara Khilafah bahwasannya alat-alat pembangkit listrik yang dibangun di atas (sumber) air keperluan umum merupakan milik umum. Sebab, alat-alat ini menghasilkan listrik dari harta milik umum, sehingga status hukum alat-alat ini juga sama yaitu milik umum. Demikian juga industri gas alam dan batu bara tergolong kepemilikan umum, sesuai dengan sifat dari gas alam dan batu bara yang merupakan milik umum. Sebab keadaannya (yang alami) merupakan barang tambang yang berharga dan bagian dari api. Sedangkan barang tambang yang berharga dan api merupakan bagian dari kepemilikan umum.

Buah penerapan sistem kapitalisme

Ini semua adalah buah dari penerapan ideologi kapitalis dengan sistem ekonomi kapitalistiknya yang menonjol. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pengelolaan harta milik umum diserahkan kepada asing atau korporat. Prinsip dasar sistem ekonomi Kapitalisme adalah bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian, sehingga ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar semata yaitu harga, supply, dan demand.  Negara bertindak seperti korporasi yang hanya bertugas menjamin berjalannya ekonomi mengikuti hukum supply dan demand. Terkadang negara berfungsi sebagai produsen dan terkadang berfungsi sebagai konsumen yang sama-sama mencari keuntungan dalam setiap transaksi dengan rakyatnya. Di sisi lain, teori kontrak sosial dalam demokrasi mengharuskan rakyat membiayai semua yang dilakukan Pemerintah yang diangkat untuk mengurusi rakyat (hizbut-tahrir.or.id).

Islam memandang kenaikan harga

Dalam Islam, negara diharamkan untuk mematok harga. Justru harga oleh Islam dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, supplay and demand. Hal ini pernah terjadi ketika zaman Nabi, saat harga barang-barang naik, para sahabat datang kepada Nabi SAW meminta agar harga-harga tersebut dipatok, supaya bisa terjangkau. Tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Nabi, seraya bersabda, “Allah-lah yang Dzat Maha Mencipta, Menggenggam, Melapangkan rezeki, Memberi Rezeki, dan Mematok harga.” (HR Ahmad dari Anas). Dengan begitu, Nabi tidak mau mematok harga, justru dibiarkan mengikuti mekanisme supplay and demand di pasar (hizbut-tahrir.or.id).

Ganti dengan sistem Islam

Dalam Islam, pemerintah wajib memelihara kepentingan umat dan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Rasul SAW bersabda:

Setiap kalian adalah pengatur/pemelihara dan setiap kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Seorang pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pengatur/pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Demikian juga, jika sistem Islam diterapkan maka tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi. Negara yang menerapkan Islam akan memaksa rakyatnya untuk taat dan tunduk dibawah kepemimpinannya. Jika telah terbentuk iklim taat maka keberkahan pun akan tercurah dari langit dan bumi (QS. Al-A’raf: 96). Juga, kesempitan hidup yang kita alami sekarang sejatinya karena tidak diterapkannya hukum Allah. Maka untuk mengakhiri itu semua, hendaknya syariat Islam diberlakukan secara total di bawah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian.

Wallahu a’lam

Advertisements

Author:

Muslimah Pejuang Syariah & Khilafah | Blogger | Writer | Sedang berjuang menuntaskan amanah sebagai anak, mahasiswa, dan pengemban dakwah. Doakan agar istiqamah. Semoga kita bersua di jannah-Nya..Aamiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s