Posted in Opini

BERANTAS HOAX, BERANTAS PEMIKIRAN MERUSAK MASYARAKAT

Akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar melawan pemberitaan berita hoax. Pemerintah disarankan agar merespon cepat untuk menangkal kabar hoax yang sangat cepat beredar di sosial media. Dalam menanggapi isu tersebut, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berkomentar bahwasannya memang saat ini setiap detiknya banyak beredar puluhan berita bohong dan informasi palsu melalui media sosial sehingga berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gossip. Ia menyarankan agar masyarakat mengambil langkah yang cukup efektif dalam menangkal hoax yaitu dengan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat, sebab itu menyangkut hak publik memanfaatkan media sosial. Ia juga menyerukan agar presiden Joko Widodo mendorong aparatur negara, mulai dari tingkat kota agar lebih sigap menanggapi hoax sehingga kemungkinan terjadi kekacauan bisa ditangkal sehingga ketertiban umum akan lebih terjaga (news.detik.com).

Pengamat multimedia Heru Sutadi juga menyarankan kepada pemerintah agar mengefektifkan peran elemen kementerian, lembaga, serta government public relation untuk menangkal kejahatan dunia maya dengan merespon isu yang menarik perhatian publik secepat mungkin. Dengan demikian, menurutnya, pemerintah bisa memegang kendali opini masyarakat terkait dengan pemberitaan di internet. Menurutnya, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat dengan kecerdasan literasi agar mereka menjadi melek media (inet.detik.com)

Pengertian Hoax

Menurut KBBI online, hoax memiliki beberapa pengertian. Hoax dapat diartikan 1) kata yang berarti ketidak benaran suatu informasi; 2) berita bohong; dan 3) berita bohong, tidak bersumber (kbbionline.com). Situs hoaxes.org menyatakan bahwa agar dapat terkatogeri sebagai hoax, sebuah kebohongan harus memiliki ‘nilai lebih’ seperti bersifat dramatis atau sensasional. Lebih dari itu, ia harus mampu menyedot perhatian publik. Publik menjadi semacam kata kunci. Sebab, tidak ada hoax yang sifatnya privat. Makin luas capaian suatu berita hoax, makin tinggi level berita hoax tersebut. Inilah yang membedakannya dengan jenis kebohongan lainnya seperti penipuan serta olok-olokan.

Berantas hoax, mungkinkah?

Jelaslah bahwa hoax merupakan berita kebohongan yang diboomingkan oleh segelintir orang dan menyedot perhatian masyarakat, baik intelektual maupun masyarakat awam. Tentu saja, penyebaran berita hoax ini dilakukan secara sadar untuk menggiring masyarakat pada opini tertentu, atau sebagai alat pengalihan isu dengan membuat masyarakat melupakan fakta yang lebih besar. Sebuah tayangan di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia sempat menayangkan wawancara dengan salah satu relawan pembuat berita hoax. Tentu saja, ia mengaku dibayar oleh majikannya atas pekerjaan itu.

Ternyata selain di pemerintahan, kesadaran akan perlunya memberantas hoax juga menyentuh akar rumput yaitu masyarakat. Mereka yang terlibat aktif dan kritis di media sosial berupaya mencari dan menyebar luaskan informasi yang objektif dan akurat dalam rangka melawan hoax, terutama hoax yang dibuat dalam rangka menyudutkan dan mengkriminalisasi Islam. Mereka menuntut pemerintah agar bersikap adil sebab di satu sisi pemerintah menyerukan untuk melawan berita-berita hoax, namun di sisi lain malah menutup akses beberapa situs Islam yang dinilai lebih objektif dan kredibel dalam menyampaikan informasi dibandingkan dengan media mainstream seperti metro TV dan Kompas.

Tak cukup sampai di situ, pemerintah juga melakukan ‘tebang pilih’ dengan hanya membredel situs Islam sementara membiarkan situs-situs milik liberal dan syiah bergentayangan. Di media sosial juga banyak berseliweran hoax versi penguasa seperti penobatan Jokowi sebagai presiden terbaik versi Bloomberg, namun hoax tersebut masih terkategori aman sehingga tak masalah jika tidak ditindak lanjuti. Juga, masih lekat di benak kita soal penangkapan jurnalis panjimas, Ranu Muda Desember lalu, yang ditangkap aparat akibat kiprahnya dalam membongkar kasus social kitchen. Padahal, berdasarkan keterangan salah satu ulama Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustadz Abdul Rachim Ba’asyir, pada saat itu Ranu adalah salah satu dari 8 orang rombongan LUIS yang mendatangi Social Kitchen. Akan tetapi kepolisian menudingnya sebagai aktor perusakan. Dikatakan Humas LUIS, Endro Sudarsono pada saat kejadian, bahwa ia dan rombongan sama sekali tidak mengenali massa yang melakukan perusakan Social Kitchen Cafe, Ahad (18/12/2016) lalu (jurnalislam.com).

Menyikapi hoax, menyikapi kebohongan

Untuk menghadapi hoax, maka perlu penanganan serius dari negara. Sebab permasalahan ini merupakan permasalahan sistemik yang menyentuh segala lini. Hoax versi pemerintah telah membuat rakyat panik dan geger. Salah satu buktinya yang mendatangkan kepanikan luar biasa masyarakat dunia adalah hoax peristiwa 9/11, yang sukses menciptakan islamophobia dan stigma islam sebagai agama teroris. Selain melebihkan, hoax versi ‘kacung’ penguasa juga senantiasa berusaha mengecilkan nominal, yang itu terbukti pada aksi bela islam 211. Dimana, rakyat dibuat bingung dengan nominal masyarakat yang hadir yang pada faktanya jutaan, malah disimpangkan menjadi ratusan ribu. Maka kita perlu hati-hati dalam menyikapi berita bohong ini. Salah satu langkahnya adalah dengan mengamalkan QS Al-Hujurat [13]: 6, yakni meneliti setiap informasi yang dibawa oleh orang-orang fasik.

Menaruh harapan pada sistem kapitalis

Gagasan untuk memberantas hoax saat ini semestinya dibarengi peran besar pemerintah menjelaskan mana informasi yang benar-salah, selain skill teknis menyeleksi informasi yg layak disebarluaskan dan tidak. Namun, pemerintahan seperti itu tidak akan ditemukan dalam sistem kapitalis. Sebab media di sistem kapitalis menjadi alat bagi penguasa untuk merekonstruksi opini publik demi politik pencitraan. Tak adanya standar benar-salah juga menjadi permasalahan media saat ini. Media bebas menggiring opini sesuai dengan kepentingan mereka sehingga tak sedikit masyarakat yang awam termakan dengan pemberitaan mereka. Bahkan, negaralah yang turut berperan secara sistemik menumbuh-suburkan pemikiran yang merusak lewat lembaga pendidikan, sejarah, bahkan media resmi pemerintah.

Butuh Khilafah

Menurut dr. Hamdan Fahmi, dalam bukunya, Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-tantangannya, pers dalam cakupan politik pers dan para pelaksananya harusnya diberdayakan dalam rangka kemaslahatan umat, bukan untuk kemudaratan umat. Pers harusnya diarahkan kepada penyembahan Rabb semesta alam, tidak bermanis muka kepada pribadi, serta tidak melakukan teror dan intimidasi. Dalam hal ini negaradalam hal ini Daulah Islamiyah akan membuat  beberapa  kelompok  pers  untuk menyusun program-program sesuai dengan politik media (penerangan). Kelompok inilah yang bertugas memonitor, mengarahkan dan mempersiapkan program-program yang diinstruksikan Khalifah secara  langsung. Sebab, masalah  media berbeda dengan program-program  pendidikan  dilihat dari  sisi kecepatan  dan besarnya  transformasi  ditengah masyarakat. Media mengusung  politik  Daulah  secara langsung kepada masyarakat dengan jalan paling cepat.

Kelompok pers akan diarahkan untuk mengokohkan akidah dan hukum-hukum di dalam akal dan hati rakyat, disertai penjelasan akan  pemikiran-pemikiran  yang  merusak  dan  aspek kerusakannya;  menguatkan  ikatan  antara  rakyat  dengan pemerintah  dari  sisi  ketaatan,  keterikatan,  kecintaan,  dan keikhlasan;  menyiarkan  apa  yang  bisa  memperkuat  ikatan Islamiyah di antara seluruh kelompok Islam di dalam Daulah;  menjelaskan  da n menyebarkan berbagai instruksi yang dikeluarkan Daulah baik dalam  bentuk resmi maupun perkara-perkara umum; menampakkan potret terbaik dan terkuat Daulah ke luar negerinya  dalam rangka mendakwahkan Islam, serta menampakkan kekuatan Daulah  kepada  musuh-musuhnya. Untuk itu, masalah media memerlukan  persiapan sarana pengetahuan dan sumber daya manusia seperti para ahli. Sebab sarana media rawan menjadi sasaran penghancuran dan serangan oleh musuh.

Atas semua penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa untuk memberantas berita hoax serta menyediakan informasi yang layak bagi masyarakat, membutuhkan peran negara. Pemerintah berkewajiban membuat regulasi yang jelas tentang penyebaran informasi di masyarakat. Misal, tidak boleh menyebar berita bohong, palsu, dan fitnah serta segala pemikiran/ide yg bertentangan akidah Islam.

Di saat yg sama pemerintah harus meningkatkan kemampuan publik untuk bermedia/literasi media yakni memahami untuk kepentingan apa saja media digunakan. Fungsi media untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan peduli harus difahami oleh semua lapisan masyarakat, terlebih praktisi media (jurnalis, pemilik media). Terakhir, bila terdapat pelanggaran dari ketentuan aturan yang ada, maka sanksi akan diberlakukan untuk semua pelanggar baik pengguna media sosial maupun praktisi media professional.

Wallahu a’lam

Sumber:

https://news.detik.com/berita/d-3390935/tangkal-hoax-pemerintah-harus-sigap-sebarkan-info-yang-akurat

https://inet.detik.com/security/d-3389268/basinas-dianggap-tak-bisa-memberantas-internet-liar?_ga=1.14579703.1790512983.1478491309

https://jurnalislam.com/kesaksian-istri-ranu-muda-wartawan-media-islam-online-ditangkap-terkait-kasus-social-kitchen/

Dr. Hamdan Fahmi. 2008. Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-tantangannya. HTI Press: Jakarta.

 

 

Advertisements

Author:

Muslimah Pejuang Syariah & Khilafah | Blogger | Writer | Sedang berjuang menuntaskan amanah sebagai anak, mahasiswa, dan pengemban dakwah. Doakan agar istiqamah. Semoga kita bersua di jannah-Nya..Aamiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s